KOMENTAR DI BAGIAN BAWAH SEKALI

Korupsi Dana BPJS 7 MILYAR Wanita Ini Beli Rumah Mewah Di Jambi



Direktorat Penyelidikan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polri Daerah Jawa Barat mengungkapkan tuntutan sebesar Rp7,7 miliar di Badan Perundang-undangan Asuransi Kesehatan (BPJS) oleh mantan Kepala Dinas Kesehatan Lembang Dr Onnie Habie dan Bendaharanya yaitu Meta Susanti

Kepala Komisi Hubungan Masyarakat Polri Jateng Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kedua tersangka sebagai pengurus Dinas Kesehatan Lembang pada periode 2017-1208 telah menelan dana BPJS sebesar Rp11,4 miliar.

Sedangkan yang diserahkan ke Daerah Kas Daerah Kabupaten Bandung Barat hanya Rp 3,7 miliar.

"Sejak tahun 2018 proses penyiasatan telah dijalankan oleh Direktorat Penyiasatan Jenayah, dan pada bulan Mac 2019, satu laporan polis telah diterbitkan, maka proses penyidikan itu dimulai," kata Trunoyudo, di Ibu Pejabat Polri Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Selasa.

Dalam menangani kes rasuah, katanya, polis merampas dua tanah dan bangunan di Provinsi Jambi

dan beberapa barang perabot, termasuk barangan mewah milik suspek.

Kedua-duanya telah ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Jawa Barat di Rutan untuk siasatan lanjut.

Timbalan Pengarah Polis Daerah Jawa Barat AKBP, Hari Brata mengatakan, penggelapan dana yang termasuk dalam korupsi menyebabkan kerugian negara.

Seperti yang dilancarkan oleh Onnie dan Meta, kerugian negara berjumlah Rp7.7 bilion.

"Selaras dengan audit itu terdapat Rp7.7 bilion untuk kerugian negara, uang BPJS yang harus disimpan ke perbendaharaan setempat tetapi tidak disimpan, jadi sebaliknya ia digelapkan, itu adalah cara yang dilakukan oleh dua pelaku atau tersangka yang telah kami pelajari," kata Hari.

Hari berkata bahawa kes itu kini siap untuk perbicaraan (P-21) dan kedua-dua suspek akan dipindahkan ke Pejabat Pendakwa Tinggi Jawa Barat.

Untuk tindakan mereka, kedua-dua suspek didakwa berdasarkan pasal 2, pasal 3 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tentang Pemberantasan Korupsi sehubungan dengan pasal 55 dan 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman sehingga 20 tahun penjara.
BAGIKAN SEGERA WhatsApp

Post a Comment