Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lapokan Bila Ada Pihak Polisi Yang Ikut Membantu Penagihan Dari Pihak Leasing



Menurut PP RI NO 2 tahun 2003 tentang kedisiplinan

BRANTASPOS.blogspot.com
Ulasan Lengkap
Hutang Perjanjian Hutang adalah Hubungan Kemerdekaan

Perjanjian hutang pinjaman dalam Buku Hukum Perdata ("KUHPerdata") tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, tetapi tersirat dalam Pasal 1754 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa dalam perjanjian pinjaman, peminjam harus mengembalikan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya disebut untuk kenyamanan, maka istilah yang digunakan adalah "perjanjian hutang hutang"). Pasal 1754 KUHPerdata dikutip sebagai berikut:


"Meminjam pinjaman adalah perjanjian di mana satu pihak memberi pihak lain sejumlah barang yang bisa dikonsumsi, asalkan yang terakhir akan mengembalikan jumlah yang sama dan sama."


Perjanjian yang menciptakan hubungan hukum dalam hal hutang ini tentu saja legal bagi para pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:


"Semua perjanjian yang mengikat secara hukum adalah sah bagi mereka yang membuatnya."


Oleh karena itu, perjanjian tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyelesaian utang harus dengan itikad baik. Dalam hal tidak ada atau bahkan perjanjian terperinci tidak diberikan dalam bentuk tertulis, maka ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata akan menetapkan bahwa aturan umum KUH Perdata akan berlaku dan akan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Berikut ini dikutip dalam Pasal 1319 KUH Perdata sebagai berikut:

"Semua perjanjian, apakah dengan nama tertentu, atau tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada aturan umum yang terkandung dalam ini dan bagian sebelumnya."


Sesuai dengan KUH Perdata, setiap interpretasi, tindakan, atau penyelesaian perselisihan yang timbul darinya harus dirujuk ke Hutang dan Perjanjian Pidana Sipil. Termasuk untuk menentukan apakah suatu pihak mengalami penyiksaan, yang oleh banyak pembuat hukum sipil dikategorikan menjadi empat (empat) keadaan, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi.

2. Tidak ada uang tunai yang memenuhi kinerja.

3. Terlambat untuk melakukan.

4. Kinerja yang menyesatkan.


Dengan demikian, debitur dapat dikatakan dalam keadaan rusak ketika ia telah menerima bantahan (sommatie / ingebrekestelling) untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya. Ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang dikutip sebagai berikut:


"Seorang debitur adalah wanprestasi, jika dia dengan akta atau oleh tindakan serupa telah dinyatakan cacat, atau untuk aliansinya sendiri, adalah, jika ditentukan, bahwa debitur harus diperlakukan sebagai wanprestasi pada waktu yang ditentukan."


Kecelakaan terakhir dari keadaan ini adalah pengajuan gugatan terhadap debitur. Dengan demikian, putusan terkait didasarkan pada bukti kuat bahwa debitur dalam keadaan pantang, dan wajib mematuhinya, dan ketika diminta pengadilan akan melakukan penyitaan pada properti debitur. Ini berarti bahwa kekuatan pelaksana adalah milik kreditor, sehingga ia berhak secara hukum untuk meminta bantuan pengadilan dalam mengeksekusi barang-barang debitur.

Tugas dan fungsi Kepolisian

Kepolisian adalah alat Negara, yang berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) yang mana fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


Ditinjau dari tujuan pembentukannya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU Kepolisian).


Tugas pokok dari Kepolisian sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yang dikutip sebagai berikut:


“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”


Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Kepolisian tersebut di atas, maka Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

a.        Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b.        Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c.        Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warna masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

d.        Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e.        Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f.         Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g.        Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h.        Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i.          Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j.          Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi  dan/atau pihak yang berwenang;

k.        Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l.          Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Dalam menjalankan tugas di atas, Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam PP RI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Peraturan Disiplin Kepolisian”). Dalam Pasal 5 Peraturan Disiplin Kepolisian dikutip sebagaimana di bawah ini:

“Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

a.             melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b.             melakukan kegiatan politik praktis;

c.             mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

d.             bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;

e.             bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

f.              memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;

g.             bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;

h.             menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;

i.               menjadi perantara/makelar perkara;

j.               menelantarkan keluarga.”

[cetak tebal merupakan penegasan dari Penjawab]


Kesimpulan

Urusan utang piutang adalah murni hubungan keperdataan antara si berutang dan yang mengutangkan saja yang berdasarkan Pasal 1754 jo. 1338 jo. 1319 KUH Perdata tunduk pada KUH Perdata, yang lebih lanjut mekanisme penagihannya harus sesuai dengan ketentuan acara hukum perdata. Sehingga, segala bentuk penagihan utang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sangat bertentangan dengan UU Kepolisian dan Peraturan Disiplin Kepolisian. Terhadap masyarakat yang dirugikan atas tindakan anggota Kepolisian tersebut dapat mengambil upaya hukum, termasuk melaporkannya kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (DIV PROPAM) POLRI.



Dasar hukum:
1.        Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, Cetakan Keempatpuluh, PT. Pradnya