KOMENTAR DI BAGIAN BAWAH SEKALI

Laporkan Jika Biaya Pembuatan Sertifikat tanah lebih dari Rp.150 ribu




Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agraria, dan Tata Ruang Kabupaten Garut, Jawa Barat, menargetkan pembuatan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hingga 61 ribu hingga akhir tahun ini.

"Kita targetkan Oktober-November 2018 selesai," ujar Kepala BPN Garut Hayu Susilo, selepas apel bersama Pemda Garut, Senin (24/8/2018).

Menurutnya, program sertfikat tanah berbiaya murah yang dikeluarkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat respon positif dari masyarakat. Tak ayal jumlah peminatnya pun cukup tinggi.

"Makanya kita batasi tahun ini hingga 61 ribu, kalau bebas mengeluarkan peminatnya lebih dari itu," tegas Susilo.

Dia menambahkan, dari jumlah target awal, sebagian besar sertifikat yang sudah didaftarkan warga sudah selesai. "Soal pembagiannya kami menunggu intruksi Presiden," kata dia.
Namun untuk beberapa kasus dengan tingkat kebutuhan mendesak, seperti butuh biaya pengobatan, biaya masuk sekolah, ia mengaku lembaganya telah memberikan beberapa sertifikat tanah pengajuan warga.

"Memang ada pengecualian, masa sangat butuh harus nunggu presiden," papar dia.

Hayu menyatakan, berdasarkan aturan, biaya pengajuan pembuatan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hanya dikenakan biaya Rp 150 ribu, angka itu pun dikoordinasi pihak desa bukan lembaganya.


"Jika ada yang lebih (Rp 150 ribu), laporkan saja, aturan memang sebesar itu," ujarnya.

Saat pengukuran di lapangan, lembaganya berharap semua data yang diberikan sesuai dengan hasil pengkuran dilapangan.

"Kami juga kerjasama dengan polisi jika ada yang memanipulasi data, kan kami tidak tahu seluruhnya," kata dia.

Untuk itu, ia berharap adanya kerjasama yang baik antara warga dan aparat desa sehingga dihasilkan sertifikat tanah yang akan diterima masyarakat bisa digunakan semestinya.

"Ini soal pendataan tanah, jadi sangat penting tidak bisa dimanipulasi," kata dia mengingatkan.

Sejak pertama kali diluncurkan, program sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) langsung mendapat respon positif warga.



Tahun lalu ada sekitar 5 juta sertifikat tanah yang berhasil dibagikan pemerintah, sementara tahun ini pemerintah menargetkan pemberian sertfikat tanah hingga 7 juta sertifikat tanah secara nasional.

Rencananya, hingga 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 126 juta bidang tanah milik masyarakat bersertifikat secara nasional. Pemerintah berharap mampu membantu ekonomi masyarakat, dengan agunan sertifikat tanah sebagai modal usaha.


BAGIKAN SEGERA WhatsApp

36 comments

  1. Bisa minta no tempat melapornya pak?
    Masalahnya tempat kami di minta biaya sebesar Rp 1.5jt

    ReplyDelete
  2. Ditempatku rata2 kena 500rb, klo gak percaya bisa tanyaa langsung kewarga sini

    ReplyDelete
  3. Lapornya kemana,sbb kami mau ganti surat tanah yg hilang saja didesa wajib kami bayar 3juta/lembar dan suart tanah kami itu ada 2 lembar yg tercecer.jadi kami wajib bayar 6 juta.itu masih surat desa,belum sertifikat.tolong penjelasan.

    ReplyDelete
  4. Lapor.y kmne ya, pak..soal.y di tmpat sya tinggal tangetang selatan d mintain 2,5jta..trimaksih

    ReplyDelete
  5. Laporan berita tak secara detail macam ini... Cuman buat masyarakat makin bingung... Himbau untuk laporan jika ada yg masalah... Tp tak jelas mau dilaporkan dimana...

    ReplyDelete
  6. Di tempat saya biayanya sampai 300 ribu.lapornya kmn biar cepat di tanggapi.

    ReplyDelete
  7. Di medan, saya mau buat SHM kena 40 jt..

    ReplyDelete
  8. Kami warga di Purwodadi Pasuruan perpetaknya dikenakan biaya 500rb awal ddesember 2019 terus lapor kemana

    ReplyDelete
  9. Wilayah gurah kediri desa tirulor jalan kentos paling Utara apa bisa sertifikat pak soalnya kata pamong desa kok gak bisa ,kalau bisa bayar peratosnya sekitar 16000000 itu benar apa enggak tolong dijawab pak trim sebelomnya

    ReplyDelete
  10. Berita biar jelas..lapor lapor emang mau lapor di pos kamling ya apa pos yandu

    ReplyDelete
  11. Tanggapanya admin udah banyak yang tanya ko gada responšŸ™

    ReplyDelete
  12. Kita lapornya kemana pak??
    Bisa kah kita minta no Hp/WA

    ReplyDelete
  13. Kontak lapor nya kemana yah soalnya di daerah saya kena 4jt500

    ReplyDelete
  14. lapor kemana?? yang menerima laporan apa mau bertindak?? lapangan dengan wacana beda cerita... +62 negara upeti...

    ReplyDelete
  15. Di daerah kami kalau mau bikin surat tanah ituh susah lapor k lurah kata nya susah lapor k capat kata nya susah harus ada uang 7 juta.pak tolong permudahkan soal sertifikat tanah di desa cilayang guha.kec.cikeusal serang _banten

    ReplyDelete
  16. Kayak ap mau lapor.
    Informasinya ga kongkrit.
    No tlp yang bisa di hubungi ga tertera
    Mau lapor sama satpam. Yang jelas dan detail kalau memang mau meringankan beban rakyat

    ReplyDelete
  17. Ya udah tak lapor, mana nomer telpon nya. Daerah ku bayar mahal.

    ReplyDelete
  18. Di Tasikmalaya saya di minta 300 lapor nya kmna admin YTH?

    ReplyDelete
  19. Anda bisa melaporkan ke badan pertanahan nasional(BPN) setempat atau ke situs di bawah ini : https://www.atrbpn.go.id/

    Kalian Juga bisa minta penjelasan ke BPN setempat kenapa Biaya Pembuatan Ditempat kalian Terlalu mahal

    ReplyDelete
  20. Mau lapor kemana bos??? Tuh mbak q di situbondo kena 12 jt smpe sekarang blm selesai

    ReplyDelete
  21. Prona taun lampung barat khususnya sumber jaya 800 ribu. Tolong ditindak tegas untuk aparat yg bermain.

    ReplyDelete
  22. Mau lapor ke mna ya... Soalnya sy mau buat sertifikat tanah tapi harus bayar Rp.500.000....

    ReplyDelete
  23. Buat ktp juga suket yg di kasih ini apa lagi sertifikat tanah pengen murah jauh dari kenyataan

    ReplyDelete
  24. laporr ndann...tolong d selidiki d desa kami...ds Ngerandu kc kedungadem...

    ReplyDelete
  25. Ini berita benar atau HOAX
    Kalau benar dmn melapor?
    Krn di tempat kami membuat surat tanah sangat besar.

    ReplyDelete
  26. Di desa saya kabupaten ngawi kecamatan pitu desa bangurejolor 300

    ReplyDelete
  27. tolong pelaporan kami, dari masyarakat di tindak lanjuti.

    ReplyDelete
  28. Pembuatan Sertifikasi tanah tu ada 2 macam. 1. permintaan sendiri itu disebut reguler. Itu biaya mahal. Apalagi tanahnya besar dan kena BPHTB.itu biaya cukup besar.tapi mohon cek harga disetiap kantor pertanhan kabupaten/kota dipintu masuk itu ada tempel daftar harga pembuatan sertipikat tanah 2. Program pemerintah itu murah krn sebagian biaya sdh ditanggung Negara.

    ReplyDelete
  29. Lapor kmna cuuyyy...udah bukan rahasia umum mslh bgnian gk di pinta biaya gede,sedangkan program pemerintah yg katanya gratis buat sertifikat aja masih di pintain 500 lebih...sudah lah bau busuk tetep bau busuk.

    ReplyDelete
  30. 3 thn blm di bikin... Habis 28 jt... Harus melapor ke kantor mana pak

    ReplyDelete
  31. Kondisi riel di tengah masyarakat kalo mau buat sertifikat harus mengeluarkan sampai 8jtan, katanya pengajuan jalaur um, mau nunggu prona ga ada info sampai k masyarakat, malah d jadikan sebagai lahan basah bg aparat yg berwenang dengan alasan pengurusan melalui jalur umum... negara ini aneh dan ajaib....! Teori segudang, realisasi 0,0

    ReplyDelete
  32. Kamana atuhngalaporknana ,, ditempat abi ge seusah hyng ngadamelteh ,, disungkena 1,5jt lurrr
    Nu gaduh infona kemana??
    Tolong info ke emailku ae yooo
    @ceuceuaries@gmail.com
    Hatur DitengkyušŸ™

    ReplyDelete

Post a Comment