Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LAPORKAN, Pungli 702 Sertifikat Tanah, Kades di Mojokerto Dibui


Sistem Nasional untuk Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), yang dimaksudkan untuk memfasilitasi warga untuk mengelola sertifikat tanah, sebaliknya merupakan tanah liar (batu apung) untuk beberapa oknum. Seperti yang terjadi di Desa Selotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Kepala Polisi AKBP Mojokerto Leonardus Simarmata mengatakan bahwa pada bulan Januari 2017, Badan Pertahanan Nasional (BPN) menetapkan Desa Holotapak sebagai salah satu penerima program PTSL. Sebanyak 702 penduduk setempat menjadi sasaran.

Kades Selotapak Tisno (46), warga Desa Jaten, Desa Selotapak membentuk komite PTSL. Setelah panitia dibentuk, ia bersosialisasi dengan penerima program PTSL tentang biaya yang harus dibayar, sebesar Rp 600 ribu / lahan.

"Panitia sepakat untuk menaikkan Rp 600.000 per bidang tanah dengan alasan biaya kasur dan landmark," kata Leonardus saat konferensi pers di kantornya, Jalan Gajah Mada, Mojosari, Selasa (9/10/2018).

Tetapi menurut mantan Kepala Polisi, program PTSL harus gratis. Setiap penerima hanya diminta untuk membeli sebidang tanah dan taruhan yang belum diperkirakan pemerintah.

Di sinilah Kadesh Shelter, Tisno menyalahgunakan wewenangnya. Dia diduga berniat mencari keuntungan pribadi dengan meminta 702 penerima program PTSL untuk membayar Rp 600.000 / sebidang tanah. Biaya-biaya ini berada di luar ruang lingkup pembenaran.

Bahkan setelah dipecat, Tisno berkonspirasi dengan komite PTSL untuk mengambil keuntungan pribadi. Mereka membagi dana yang dikumpulkan dari 702 penerima program untuk kesenangan mereka sendiri.

Menurut Leonardus, Tisno menerima 45 persen atau Rp 260.000 / lapangan, sedangkan 55 persen atau Rp 340 ribu / lapangan dialokasikan untuk menghormati komite PTSL dan biaya operasional.

"Dari penyelidikan kami, Rp 180 juta diberikan ke Kadesh Shelter. Dengan rincian Rp 125 juta dikirim ke komite oleh Kadad melalui transfer, Rp 55 juta diberikan secara tunai," jelas Leonardus.

Dalam kasus pengambilalihan program sertifikasi tanah, Leonardus mengatakan, ia telah menunjuk 5 tersangka termasuk Tisno, Ketua Komite PTSL Lanaroe (51), Wakil Ketua Isnan (51), Anggota Komite PTSL Slamet Santoso (46) dan Bendahara Desa Selotapak Muslik (46) 36).

"Tersangka kami menerapkan Pasal 12 huruf e sehubungan dengan Penegakan dan Pasal 11 tentang Gratifikasi UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Praktik Korupsi. Ancaman terhadap hukuman penjara minimal 4 tahun," katanya.