Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tuntut Menteri Agama Dicopot, Puluhan Warga Jogja Tolak Kepulangan Ratusan Eks ISIS



Puluhan warga Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Selamatkan NKRI DIY menggelar aksi damai menolak pemulangan kombatan (pejuang) ISIS / Daesh ke Indonesia, Jumat (7/2/2020) di gedung DPRD DIY. Warga berasal dari berbagai elemen, seperti ASBY, Gemayomi, Foreder, Rejomulia, DPD PIKI DIY, dan Forkom MMD DIY

Nana Je Justina selaku Koordinator Forum Selamatkan NKRI DIY menjelaskan, rencana pengembalian para kombatan ISIS yang dulunya WNI patut ditolak dengan tegas. Sebab akan ada banyak masalah kompleks jika mereka dipulangkan.


"Akan ada masalah deradikalisasi, masalah budgeting, dan lain sebagainya," ujarnya.

Widihasto Wasana Putra selaku perwakilan Rejomulia menjelaskan, pihaknya memiliki visi menjaga NKRI, PANCASILA dan Kebinnekaan dan juga aktif menjaga NKRI khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dari gerakan Intoleransi dan radikalisme. Yogyakarta menurutnya harus menjadi garda depan dalam melawan intoleransi dan kekerasan, dan salah satu bentuknya adalah menolak kembalinya anasir ISIS.


"Saya kira eskalasi terorisme di Indonesia semakin meningkat, dan ini menjadi ancaman serius di Indonesia," tegasnya.

Forum Selamatkan NKRI Daerah Istimewa Yogyakarta setelah membaca dinamika dan wacana Pengembalian Kombatan ISIS ke Indonesia dan dinamika tersebut lantas mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo dengan tembusan audiensi kepada DPRD DIY. Isi surat pun dibacakan saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD DIY.
Berikut ini pernyataan mereka:

1. Kami FORUM SELAMATKAN NKRI DIY memberikan pernyataan sikap menolak Kembalinya Kombatan ISIS ke Indonesia

2. Kami FORUM SELAMATKAN NKRI DIY mendorong Bapak Presiden Republik Indonesia untuk :

-Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk mengambil keputusan mencabut Status Kewarganegaraan Kombatan / Anggota ISIS.

-Mendesak Presiden untuk segera mengganti Mentri Agama Fachrul Razi karena kebijakannya yang berpotensi memunculkan stigma negatif, kekuatiran di masyarakat dan peningkatan paham radikalisme di Indonesia.

3. Kami mendukung setiap langkah Presiden Republik Indonesia untuk mengambil keputusan Politik dan Hukum untuk menjaga Keutuhan NKRI.

Alasan Kemanusiaan kiranya tidak untuk direspon dengan pengembalian Kombatan ISIS ke Indonesia melainkan dengan memberikan Hak Kelola kepada UNHCR sebagai lembaga internasional yang lebih memiliki hak dan kewajiban melakukan respon kemanusiaan.

Sesegera mungkin negara dalam hal ini KEMENKUMHAM secara resmi mencabut hak Kewarganegaran Kombatan ISIS sebagai konsekuensi tindakan mereka baik Individu maupun kelompok, dan menyerahkan hak kelola kombatan ISIS kepada UNHCR.

Sesegera mungkin memberhentikan Mentri Agama Bapak Fahrul Razi, demi menjaga kondusifitas, menghindari wacana, pernyataan, maupun tindakan overlapping kembali di kemudian hari.

Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai mengaku sangat menghargai aksi yang dilakukan masa, karena dilakukan dengan aman dan tertib. Ia mengaku siap menyampaikan aspirasi warga ini ke pemerintah pusat.


"Kami sepakat bahwa terorisme adalah kejahatan yang luar biasa. Kami dari DPRD siap untuk memeranginya," katanya.

Usai melakukan audiensi di DPRD DIY, massa berjalan kaki ke titik nol kilometer Yogyakarta dan melakukan aksi damai di sana.