OJK Minta Semua Bank Tidak Memaksa Kreditur Untuk Membayar Cicilan Selama Ada Corona


Dampak penyebaran virus korona mulai terasa bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Banyak pekerja yang bekerja dari rumah atau bekerja dari rumah (WFH)

Seperti yang dialami Agus (35) yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dia sebenarnya tidak khawatir untuk biaya makan selama dua minggu ke depan. Dia dapat menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan makanan.

Akan tetapi tabungan itu tidak cukup untuk membayar kontrakan rumah dan sepeda motornya. Setiap bulan, dia harus menyisihkan pembayaran Rp 2 juta untuk membayar cicilan dan uang sewa rumah. "Apa pemerintah mau meminta cicilan saya?" ungkap Agus.
Hal yang sama juga mengalami Epi (30). Warga Jakarta meminta agar semua meminta cicilan ditunda dulu. Pemerintah harus memberikan pengertian pada pihak perbankan atau lembaga keuangan untuk keperluan sementara penagihan cicilan.

Juru bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sekar Putih Djarot, mengatakan bank dapat meminta kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak covid-19. Seperti memberi penangguhan pembayaran cicilan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam meminta daya belinya.

"Karena hal ini penting untuk menggerakkan roda keuangan," kata Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (20/3).

OJK bahkan harus meminta sektor perbankan untuk memberikan stimulus kepada debitur yang terdampak menyebarkan virus corona. Dalam hal ini, OJK membuat peraturan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11 / POJK.3 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Penyakit Coronavirus 2019.

"Rangsangan yang diminta terbagi menjadi dua," lanjut Sekar.

Pertama, Tentukan kualitas kredit / pembiayaan / penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan / atau bunga untuk kredit hingga Rp10 miliar.

Kedua, restrukturisasi melalui peningkatan kualitas kredit / pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan tanpa kredit plafon.

"Relaksasi ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM," ujar Sekar.

Aturan ini telah diundangkan pada 16 Maret 2020 dan berlaku hingga 31 Maret 2021.

Terkait perijinan selanjutnya, kata Sekar, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing bank. Bank dapat melakukan pembayaran dengan kapasitas debitur.

Lewat aturan ini OJK berharap perbankan dapat proaktif dalam menyetujui debitur yang terdampak dalam distribusi covid-19. Lalu meminta stimulus yang telah ditentukan OJK.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel