Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

WABAH VIRUS CORONA, PERLUKAH PERPPU ?



Dalam dimensi filosofis, Negara diembankan tanggung jawab untuk dapat mengambil sikap, dalam situasi yang mengancam kehidupan warga negaranya cq mengancam hak untuk hidup dalam kasus corona virus yang menggemparkan publik internasional. Apalagi jika melihat implikasi corona yang  berpotensi menyebabkan kematian atau setidak-tidaknya mengancam keselamatan dan kesehatan individu warga negaranya.

Sikap negara yang dimaksudkan disini adalah tindakan negara cq pemerintah untuk dapat hadir dan ikut campur guna pencegahan maupun penghentian wabah virus ini. Sehingga desain dan fungsi negara adalah bagaimana dengan situasi demikian, negara tetap mampu mengoptimalkan perannya dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan hak untuk hidup sebagai sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan dalam situasi apapun (non-derogable rights).

Secara data sampai dengan tulisan ini dibuat pertanggal 16 Maret 2020, ditemukan bahwa terdapat signifikansi penyebaran corona baik didalam maupun luar negeri. Dalam hal penyebaran diluar negeri, Dilansir dari idntimes, sampai dengan 15 Mei 2020 korban meninggal akibat virus : 5.819, Tiongkok = 3.075 kematian, Italia  1.441, Iran  611. Korban yang terinfeksi virus = 156.102, dimana tiongkok mayoritas = 80.980, Italia = 21.157 jiwa serta Iran = 12.729 jiwa.  Berbeda dengan Indonesia berdasarkan laporan center for systems Science and Engineering (CSSE) di Jhon Hopkins University, Amerika Serikat, total jumlah kasus positif corona di Indonesia pertanggal 16 Maret 2020 = 117 jiwa terinfeksi, 8 = sembuh, 5 = meninggal dunia.

Peran dan Sikap Negara ?

Problematika Corona virus tidak hanya sampai pada pemenuhan dan perlindungan hak atas kesehatan semata, melainkan jauh daripada itu adalah untuk memenuhi Hak Asasi Manusia yang paling asasi, yakni hak untuk hidup. Hak lainnya yang wajib dipenuhi negara adalah hak atas akses kesehatan yang proporsional dan jaminan kemudahan dalam mendapatkan infromasi. Jaminan ini dalam rangka sebagai solusi ditengah simpang siurnya validitas informasi dalam menghadapi corona virus. Karena sampai dengan hari ini, pemahaman mengenai corona virus hanya diterima ditataran common sense seperti selebaran informasi dimedia sosial dan grup-grup media sosial lainnya yang kredibilitas dan validitasnya sangat lemah.  Pengaturan mengenai sikap negara dalam penanganan corona virus merupakan legal needs yang saat ini benar-benar dibuthkan masyarakat.. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular diduga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Adapun beberapa ketentuan hukum dalam tataran legislasi peraturan perundang-undangan terkait wabah penyakit bisa dibandingkan sebelum dan sesudah kedatangan wabah virus corona. Bahwa kurang lebih terdapat 7  produk Hukum Sebelum Wabah Virus Corona dan 3 instrumen pasca mewabahnya corona di Indonesia.

Relevansi Produk Hukum Sebelum dan Sesudah Corona Virus dan Urgensi Perppu ?

UU 4/1984 sebagai lex specialis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan tidak mengatur secara komprehensif penanganan yang paling ideal dalam menghentikan corona virus. Oleh sebab itulah, wacana dibentuknya Perppu semakin mencuat kepermukaan.

Jika dilihat kaedah hukum secara yuridis konstitusional diatur didalam Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa :..”Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Pemaknaan kegentingan yang memaksa dimaksud adalah : 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2) Undang-Undang yang dbutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; Maka dalam situasi demikian, demi hukum Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat mengeluakan Perppu sebagai ikhitar solutif dalam penyelesaian problematika wabah corona virus.

Tinjauan Sosiologis : Urgensi Perppu

Jumlah kematian akibat corona bukanlah angka yang sedikit. Jika dilihat dalam perspektif sosial budaya Indonesia, menurut penulis, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan total persebaran virus corona terbesar didunia. Hal tersebut didasarkan pada kuantitas penduduk Indonesia sebagai salah satu dari negara dengan total penduduk terpadat didunia dan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia, momentum silaturahmi dan perayaan hari besar islam dalam waktu dekat juga berpotensi mengakibatkan akses virus corona mewabah semakin terbuka lebar, dimana kebiasaan masyarakat Indonesia umumnya adalah kembali kekampung halaman sebagai tradisi di hari raya. 

Disatu sisi, menurut hemat penulis, sarana, fasilitas dan tenaga kesehatan di republik hari ini masih memiliki keterbatasan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mandiri melakukan pengecekan kesehatan diakibatkan ketakutan masyakarat akan asumsi pelayanan kesehatan tidak dapat  dijangkau oleh masyakaat menengah kebawah, semakin menambah kesulitan negara dalam mendapatkan akses informasi persebaran infeksi corona pada warga masyarakat. Beberapa konten yang dapat diatur oleh negara dalam Perppu tersebut diantaranya:

1) Mengatur Pedoman bertindak secara terukur dan terarah yang sifatnya Imperatif (wajib diikuti) bagi seluruh Pemerintah Daerah; 2) Mengamankan ketersediaan Logistik; Obat, Desinfektan; Handsanitizer, Serta logistik lainnya sebagai pendukung fasilitas kesehatan dalam rangka mengantisipasi lonjakan penderita corona secara drastis dan tak terkendali; 3) Mengamankan ketersediaan Tenaga Medis terdidik dan terlatih, dan jika dipandang perlu, menyediakan program pelatihan volunteer medis;4) Mengatur ruang interaksi setiap orang, memberlakukan larangan kegiatan Massif; larangan berpergian keluar kota; termasuk untuk dipertimbangkan larangan aktifitas mudik hari raya dan/atau akhir tahun; Mengatur ketersediaan, distribusi dan subsidi harga bahan pokok dari kelangkaan, guna pencegahan panic buying diseluruh Indonesia; 5) Memberikan sanksi hukum bagi siapapun  apabila secara sengaja melakukan kegiatan yang merintangi, mencegah dan/atau menggagalkan pendeteksian, pencegahan, pengobatan, dan penanggulangan wabah virus corona serta sanksi hukum  bilamana terhadap oknum yang menimbun logistic kesehatan.


Oleh : Kurnia Saleh., SH
Konsultan Hukum & Akademisi Hukum Kenegaraan 
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya