Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jokowi Ngamuk Ke Menteri : " lalu Sudah ke Mana Saja Mengalir Dana Corona "


Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat marah-marah kepada jajaran menteri saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat pada 18 Juni 2020. Menurut Jokowi, tidak ada progres dalam penanganan percepatan wabah COVID-19.

"Sekali lagi saya minta agar kita bekerja tidak linear. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Dan itu, terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak  pada percepatan penanganan ini. Tidak datar-datar saja," kata Jokowi.

Padahal, kata Jokowi, anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sangat besar yakni Rp677,2 triliun. Namun Jokowi jengkel karena masih melihat para menteri biasa-biasa saja sehingga tidak ada progres yang signifikan.

"Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan meskipun sudah lumayan. Ini extraordinary harusnya 100 persen. Saya harus ngomong apa adanya tidak ada progres, signifikan tidak ada," ujarnya.

Presiden Jokowi mengevaluasi penggunaan anggaran atau belanja-belanja di kementerian, laporannya masih biasa-biasa saja. Jadi, segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Lalu, kemana saja mengalirnya dana jumbo Corona ini?

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan penambahan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang berdampak COVID-19 ini melalui revisi Peraturan Presiden dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 menjadi Rp695 triliun atau hampir Rp 700 triliun.

"Rinciannya untuk kesehatan naik dari Rp 75 triliun menjadi Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial (bansos) naik menjadi Rp 203,90 triliun dari Rp 110 triliun," kata Yustinus dikutip dari tvOne pada Jumat, 3 Juli 2020.

Kemudian, Yustinus mengatakan sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah juga ditambah Rp 106,11 triliun. Selanjutnya, UKM ditambah sebesar Rp 123,46 triliun dan korporasi BUMN/swasta mendapatkan Rp 53 triliun serta insentif usaha Rp 120,61 triliun.

Menurut dia, dana tersebut diperoleh dari memotong anggaran yang tidak perlu seperti pembangunan infrastruktur, dan pemerintah daerah didorong mendapat Rp 60 triliun serta pemerintah pusat lebih dari Rp 100 triliun.

"Kedua dari utang melalui penerbitan surat berharga negara, pemanfaatan dana abadi yang ada di lembaga itu digunakan dulu untuk penanganan COVID-19. Terakhir, pinjaman dari lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan lainnya," ujarnya.